SURABAYA-NGALAMUTAS.COM-Ratusan pengemudi angkutan konvensional dan transportasi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) dan Serikat Sopir Indonesia (SSI), dalam wadah Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (Front ASAM), menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu, Rabu (29/7/2026).
Sekitar 500 peserta aksi dengan sekitar 50 kendaraan berangkat secara konvoi dari Kota Malang sejak pukul 08.00 WIB menuju Kantor Dishub Jatim untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak operasional Bus Trans Jatim Koridor 1 terhadap mata pencaharian sopir angkutan di Malang Raya.
Aksi tersebut dipicu oleh menurunnya pendapatan para sopir yang, menurut Front ASAM, mencapai sekitar 70 persen. Mereka menilai kondisi itu merupakan akumulasi persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi yang kemudian diperparah dengan beroperasinya Trans Jatim Koridor 1.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan massa diterima dalam audiensi resmi oleh jajaran Dishub Provinsi Jawa Timur mulai pukul 11.00 WIB. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
Dalam notulen audiensi, terdapat lima poin utama yang disepakati, yakni pemerintah akan melakukan kajian ulang terhadap proses dan mekanisme pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1, menyempurnakan koordinasi dengan ketua jalur yang baru, menindaklanjuti usulan DPD Organda Jawa Timur agar minimal dua persen insentif pajak pendapatan dialokasikan untuk pemberdayaan sopir angkutan, serta menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Agustus 2026.
Ketua ADRONE sekaligus perwakilan Front ASAM, Budi Andri Yanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kemajuan sistem transportasi, namun meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap para sopir yang terdampak.
“Kami bukan menolak kemajuan. Yang kami perjuangkan adalah nasib para sopir agar tetap bisa bekerja, tidak tertindas, dan memiliki kepastian kesejahteraan hidup ke depan,” ujar Budi Andri Yanto usai audiensi, Rabu (29/7/2026).
Koordinator Lapangan Front ASAM, Bambang Kurniawan, mengatakan aspirasi tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak sebelum Trans Jatim Koridor 1 beroperasi. Namun menurutnya, peluncuran tetap dilakukan tanpa solusi yang memadai bagi pelaku transportasi lokal.
“Sekarang terbukti rekan-rekan sopir semakin menderita. Pendapatan mereka turun drastis hingga sekitar 70 persen akibat persaingan dengan transportasi online, dan kini ditambah hadirnya Trans Jatim,” tegas Bambang Kurniawan.
Perwakilan Serikat Sopir Indonesia (SSI) menilai para sopir angkutan telah puluhan tahun menjadi bagian penting dalam pelayanan transportasi masyarakat di Malang Raya. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan mata pencaharian para sopir.
Sementara itu, perwakilan Dishub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui forum pembahasan lanjutan.
“Kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan di Kota Malang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi angkutan, dan unsur masyarakat agar diperoleh solusi yang komprehensif,” ujar Cito Eko Yuli Saputro.
Front ASAM berharap pemerintah segera merealisasikan hasil audiensi sebagai bentuk perlindungan terhadap para sopir angkutan. Mereka menegaskan apabila tuntutan terkait kesejahteraan dan kepastian kerja tidak memperoleh tindak lanjut yang nyata, maka Front ASAM akan tetap menyuarakan penolakan terhadap operasional Trans Jatim Koridor 1 di wilayah Malang Raya.(Kim/Ngalamutas.com)
