KEDIRI (JAWA TIMUR), NGALAMUTAS.COM – Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada desa-desa di wilayah Jawa Timur terus menjadi sorotan. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/589/KPTS/013/2024, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Jawa Timur mengelola dana yang dialokasikan untuk lebih dari 868 desa pada tahun 2024. Dana ini bertujuan untuk pemerataan program pembangunan fisik di desa-desa.
Pencairan dana BKK ini memiliki persyaratan ketat, termasuk penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2024. Akibatnya, waktu penerimaan dana antar desa berbeda-beda, mempengaruhi jadwal pelaksanaan pembangunan fisik. Beberapa desa melaksanakan pembangunan pada akhir tahun 2024, sementara yang lain terpaksa menunda hingga tahun 2025.
Kondisi ini dialami oleh Pemerintah Desa Mranggen, Jantok, dan Ketawang di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Penerimaan dana yang terlambat membuat pelaksanaan pembangunan fisik tertunda hingga tahun berikutnya. Saat dikonfirmasi, pihak pemerintah desa membenarkan penerimaan dana BKK ‘Bantuan Keuangan Khusus ” sesuai dengan pengajuan pembangunan desa. Perangkat desa menunjukkan lokasi bangunan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, namun tidak merinci waktu pelaksanaannya.
Namun, respons berbeda ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri. Awak media merasa kurang diterima dan terkesan arogan saat meminta informasi terkait pembangunan desa. Pihak desa terkesan enggan menunjukkan lokasi pembangunan dan memberikan jawaban berbelit-belit. Kaur Pemerintahan Desa Klampitan, yang hanya menyebutkan nama “Pak Ketan,” menjelaskan bahwa desa menerima dana sebesar 150 juta rupiah untuk pembangunan pavingisasi, tetapi tidak memberikan rincian volume bangunan yang telah dilaksanakan dan bahkan menyuruh media untuk mencari sendiri lokasinya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, pihak desa hanya menyatakan bahwa bantuan dana dari provinsi untuk tahun ini tidak ada, dan pelaksanaan tahun sebelumnya sudah sesuai dengan anggaran yang diterima. Informasi yang diperoleh media ini mengindikasikan adanya upaya menutup-nutupi kegiatan pavingisasi jalan sawah. Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya menjawab dengan nada tinggi bahwa kewenangan menjelaskan hal tersebut ada pada kepala desa dan sekretaris desa yang sedang berada di luar kantor.
Di tengah adu argumentasi, seorang pemuda yang mengaku sebagai wartawan datang dan mengajak awak media keluar dari balai desa. Oknum wartawan tersebut mempertanyakan kewenangan media untuk menanyakan soal lokasi bangunan dan mengklaim bahwa kedatangan media hanya untuk meminta uang. Sambil menunjukkan kartu persnya, oknum tersebut seolah-olah menjadi “beking” pemerintah desa setempat.
Masyarakat sekitar lokasi pembangunan pavingisasi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa pembangunan paving tersebut sudah lama, yaitu tahun sebelumnya, dan dikerjakan oleh pemborong dari luar daerah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BKK di tingkat desa. Diharapkan pihak berwenang dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
(Sudrajat)
