KOTA MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Kebijakan Pemerintah Kota Malang yang menginstruksikan ASN berangkat kerja dengan sepeda atau transportasi umum setiap hari Jumat mendapat dukungan dari DPRD Kota Malang.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Djoko Prihatin, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan adaptif yang mampu membaca situasi nasional, khususnya di tengah tekanan sektor energi dan dorongan efisiensi anggaran.
“Ini kebijakan yang cerdas. Wali Kota Malang tidak mengambil langkah ekstrem seperti work from home (WFH), tetapi memilih jalan tengah yang tetap menjaga pelayanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi,” ujar Djoko, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, di tengah kondisi global yang masih bergejolak dan berdampak pada stabilitas harga energi, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan solusi yang konkret, terukur, namun tidak membebani masyarakat maupun sistem birokrasi.
Djoko menegaskan, kebijakan “Jumat Gowes” bukan sekadar simbolik, melainkan memiliki dampak strategis jika dijalankan secara konsisten dan masif.
“Kalau ASN sebagai role model mau memulai, efeknya bisa berantai. Konsumsi BBM bisa ditekan, polusi berkurang, dan ini juga menjadi edukasi publik bahwa efisiensi itu bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari,” tegas Rich Djoe sapaan akrab Djoko Prihatin.
Pria yang menahkodai DPD Golkar Kota Malang tersebut, juga melihat kebijakan ini sebagai bentuk sinkronisasi arah kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, yang saat ini tengah mendorong efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Dengan tetap masuk kerja, tapi mengubah pola mobilitas, ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus identik dengan pembatasan kerja,” jelasnya
Dari sisi politik kebijakan, Rich Djoe menyebut langkah ini mencerminkan keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan yang mungkin sederhana, tetapi berdampak luas jika dijalankan dengan konsisten.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar implementasi di lapangan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur, seperti keamanan jalur sepeda dan akses transportasi umum.
“Dukungan kami jelas, tapi harus diikuti kesiapan teknis. Jangan sampai niat baik ini justru menyulitkan ASN di lapangan. Perlu penguatan fasilitas agar kebijakan ini berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rich Djoe berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas seremonial, melainkan berkembang menjadi gerakan kolektif masyarakat Kota Malang dalam membangun budaya hidup hemat energi dan ramah lingkungan.
“Kalau ini konsisten, Malang bisa menjadi contoh kota yang tidak hanya bicara efisiensi, tapi benar-benar mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
(KIM)
