BLORA, NGALAMUTAS.COM – Kondisi infrastruktur jalan penghubung antara Desa Kepoh di Kecamatan Jati dengan kawasan Dukuh Balong, Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, kini menjadi sorotan dan keluhan utama warga. Jalur sepanjang kurang lebih 12 kilometer itu kini berada dalam kondisi rusak parah, di mana hampir 90 persen dari keseluruhan ruas jalan mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan, padahal jalur ini memiliki status sebagai jalan kabupaten.
Padahal, beberapa tahun silam jalur ini pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pengecoran. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain; harapan akan adanya jalan yang mulus dan layak dilalui harus pupus di tengah jalan. Hanya sekitar 1,5 kilometer saja yang sudah selesai dicor dan berfungsi baik, sementara sisanya masih berupa jalan tanah dan bebatuan yang rusak berat, seolah tak tersentuh perbaikan.
Warga pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Bupati, segera turun tangan menangani persoalan ini demi kelancaran aktivitas warga.
Salah satu warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut, Wahyu, mengungkapkan rasa kecewanya. Menurutnya, puluhan tahun berlalu namun jalan tersebut tak kunjung mendapatkan penanganan serius layaknya jalan-jalan penghubung di wilayah lain.
“Jalan-jalan di wilayah selatan saja sudah banyak yang dicor dan diperbaiki, tapi di sini sampai sekarang tidak selesai-selesai. Padahal ini kan statusnya jalan kabupaten,” ujar Wahyu dengan nada kekecewaan yang mendalam.
Keprihatinan warga semakin terasa terutama saat musim hujan tiba. Jalan yang rusak itu berubah menjadi laksana kubangan kerbau: berlubang-lubang, becek, berlumpur, dan penuh genangan air yang membahayakan pengguna jalan. Hal ini tentu menyulitkan segala aktivitas, termasuk mengantar anak bersekolah ke wilayah Randublatung yang menjadi rute utama warga setempat.
“Setiap hari saya lewat jalan ini untuk mengantar anak sekolah ke Randublatung. Kalau kondisinya begini terus, siapa yang tidak jengkel? Hujan sedikit saja langsung jadi lumpur dan becek semua,” tambahnya dengan nada yang semakin meninggi.
Wahyu juga mengingatkan bahwa Bupati Blora diketahui pernah melintasi dan meninjau lokasi tersebut, namun hingga kini tak ada tindak lanjut nyata yang terlihat. Ia pun memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, namun berharap keadilan pembangunan tetap dirasakan merata.
“Dulu Bupati juga sempat berkunjung dan lewat sini, tapi sampai sekarang ya belum ada perubahan apa-apa. Saya mengerti soal efisiensi anggaran, tapi kenapa jalan di tempat lain bisa terbantu, di sini tidak? Rasanya seperti ada anggapan, kalau tidak viral, maka tidak akan ditangani,” tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Jo, warga Desa Kepoh yang sudah puluhan tahun bermukim di sana. Ia menceritakan bahwa kondisi jalan yang rusak itu kerap menjadi penyebab kecelakaan ringan, terutama bagi pengendara dari luar desa yang tidak paham dengan medan jalan yang rusak dan bergelombang.
“Banyak kejadian orang terjatuh dan terpeleset, terutama mereka yang bukan warga sini yang tidak tahu kondisi jalannya. Belum lagi kalau malam hari, penerangan di sini sangat minim. Rasanya kami jadi terisolasi dan malas untuk bepergian keluar,” ungkap Mbah Jo.
Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama jika ada warga yang sakit mendadak dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Perjalanan menjadi sangat sulit, berisiko, dan memakan waktu lebih lama.
“Kasihan sekali, kalau malam-malam ada warga yang sakit harus dibawa ke rumah sakit. Jalannya gelap, berlubang, dan rusak parah. Hampir seluruh warga di sini mengeluhkan hal ini. Kami hanya berharap ada bantuan dari pemerintah, minimal permukaannya rata dan tidak berlubang-lubang tajam. Kami tidak menuntut harus diaspal atau dicor semen, yang penting layak dilewati kendaraan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kepoh, Yulianto, membenarkan kondisi jalan yang kini memprihatinkan tersebut. Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga pihak desa memiliki keterbatasan daya dan dana untuk menangani kerusakan yang sudah sedemikian parah.
“Selama ini kami sebenarnya selalu berupaya melakukan tambal sulam menggunakan material sederhana di titik-titik yang kami anggap paling darurat dan berbahaya. Namun untuk tahun ini, upaya itu benar-benar tidak bisa kami lakukan lagi karena pemangkasan anggaran yang cukup besar,” jelas Yulianto.
Ia mengakui bahwa keluhan warga terus mengalir masuk ke kantor desa. Sebagai perangkat daerah terdepan, ia sudah berusaha menjelaskan kondisi dan kendala yang ada, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku. Namun, sebagai warga yang merasakan dampak langsung, wajar jika masyarakat berharap perbaikan yang nyata.
“Kami sudah menjawab dan menjelaskan apa adanya kepada warga mengenai kendala anggaran dan wewenang ini. Namanya juga masyarakat, ada yang bisa paham dan maklum, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa karena harapan mereka belum terpenuhi. Jalur 12 kilometer itu, baru sekitar 1,5 kilometer yang dicor, sisanya masih seperti itu. Kami pun sebenarnya ingin berbuat lebih banyak, namun kemampuan kami sangat terbatas,” tutupnya dengan pasrah.
(Sukirman & Team)
