JOMBANG (JATIM),NGALAMUTAS.COM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) dengan status anggota seumur hidup saat menutup perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Penyerahan kartu anggota tersebut dilakukan langsung oleh Rais Aam terpilih, K.H. Miftachul Akhyar.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa penerimaan Kartanu tersebut merupakan bentuk pemenuhan janji dan sebuah kehormatan besar bagi dirinya. Penutupan muktamar yang berlangsung sejak Kamis (27/8/2026) ini secara resmi ditandai dengan pemukulan bedug dan kentungan oleh Kepala Negara.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Muktamar, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan hasil keputusan musyawarah yang menetapkan K.H. Miftachul Akhyar kembali mengemban amanah sebagai Rais Aam PBNU, serta K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan muktamar yang dinilai sukses, rukun, dan damai. Presiden menegaskan bahwa visi serta pesan spiritual Rais Aam PBNU beriringan dengan arah kebijakan strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah.
“Fokus, perhatian, dan tujuan dari strategi transformasi bangsa kita adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara menambahkan, pemerintah berkomitmen menghadirkan skema pembiayaan ramah rakyat untuk memutus ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal.
“Kita akan yakinkan negara hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat bisa mendapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri, tanpa perlu lagi ke tengkulak. Ini strategi yang kita wujudkan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Guna menyokong program prioritas dan pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo memaparkan langkah rasionalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang berlangsung. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN yang tidak efisien hingga 31 Desember 2026, sehingga menyisakan sekitar 200 hingga 250 BUMN fokus.
“Dari efisiensi operasional, gaji direksi, dan komisaris, kita bisa menghemat sekitar Rp100 triliun. Secara total, penghematan anggaran rutin dapat mencapai Rp200 triliun hingga mendekati Rp300 triliun setiap tahunnya. Uang inilah yang kita alihkan dan gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” jelas Kepala Negara.
Selain efisiensi internal, Presiden menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dengan meminimalisasi ketergantungan pada utang luar negeri berbiaya tinggi.
“Kita berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang. Ajak investasi boleh, tapi kalau pinjam, cari bunga terkecil. Beberapa bulan lalu Menteri Keuangan di Washington DC ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa berdiri tanpa pinjaman IMF,” pungkasnya.(Silla/Red)
