KABUPATEN MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Momentum Idulfitri menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat sinergi pembangunan sosial. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menerima kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam agenda Kolaborasi Program Prioritas Presiden RI yang dibalut dengan kegiatan Halalbihalal di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (30/3) pagi.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) demi mencapai kemandirian ekonomi daerah, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Sosial membawa energi tambahan bagi jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Malang saat ini tengah fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan.
”Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Sosial dalam penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga penanganan bencana sosial. Sinergi ini membuat langkah kita dalam menyantuni penyandang disabilitas dan lansia tunggal menjadi lebih ringan dan terarah,” ujar Sanusi.
Lebih lanjut, Sanusi mengungkapkan bahwa pemutakhiran data sosial kini dilakukan secara masif hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Langkah ini diambil untuk memastikan data tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penegasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan di masa depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan masyarakat yang berada pada Desil 1 (kelompok paling miskin).
”Bantuan sosial diprioritaskan bagi Desil 1. Jika alokasi masih tersedia, baru akan dilanjutkan ke Desil 2 dan seterusnya,” jelas Gus Ipul.
Menariknya, Gus Ipul menekankan pentingnya objektivitas data untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan personal di lapangan. Ia menyatakan bahwa status tingkat kesejahteraan (Desil) seseorang bukanlah ditentukan oleh pejabat daerah maupun pusat.
”Penentuan desil tidak dapat dilakukan oleh pendamping PKH, kepala daerah, maupun Menteri Sosial. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjadi konflik kepentingan,” tegas Gus Ipul.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan tokoh masyarakat sebagai bentuk komitmen kolektif dalam pengentasan kemiskinan antara lain, Drs. H. M. Sanusi, M.M. (Bupati Malang), Saifullah Yusuf / Gus Ipul (Menteri Sosial RI), Dra. Hj. Lathifah Shohib (Wakil Bupati Malang), Dr. Ir. Budiar, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Malang), Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua MUI Kabupaten Malang dan Tokoh Agama, Perangkat daerah meliputi Camat, Kepala Desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Malang.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga transparansi data kemiskinan guna memastikan setiap rupiah bantuan negara jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mendorong warga Kabupaten Malang keluar dari jerat kemiskinan menuju kemandirian ekonomi.
(KIM)
