SINGOSARI (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Pemerintah Kabupaten Malang mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintahan. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Asistensi, Reviu, dan Koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., di Cemara Ballroom, Kecamatan Singosari, Jumat (27/2) siang.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Kehadiran seluruh elemen ini menjadi sinyal kuat adanya tanggung jawab kolektif untuk menyajikan laporan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Dalam sambutannya, Dr. Ir. Budiar menekankan bahwa LPPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen utama pemerintah pusat dalam mengevaluasi kinerja daerah. Ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi.
”Penyusunan LPPD memerlukan ketelitian tinggi, kelengkapan data, serta kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan pusat. Kita harus memanfaatkan asistensi ini untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen agar hasilnya komprehensif dan valid,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa potret kinerja Kabupaten Malang tercermin dari Indikator Kinerja Kunci (IKK). Beliau mengingatkan agar data yang disajikan harus jujur dan berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar angka yang terlihat baik di atas kertas.
”Laporan tidak boleh hanya bagus secara administratif, tapi harus menggambarkan kondisi riil. Melalui reviu ini, kita harus mampu mengidentifikasi hambatan dan kelemahan sejak dini agar langkah perbaikan bisa segera diambil secara tepat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dr. Ir. Budiar mengajak seluruh pejabat terkait untuk memahami substansi dari setiap indikator yang dilaporkan. Ia berharap LPPD dipandang sebagai instrumen manajemen kinerja untuk mendorong peningkatan peringkat daerah secara objektif.
Dengan sistem pengukuran yang lebih baik dan data yang konsisten dari setiap perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Malang optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
(KIM)
