KOTA MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Di tengah eskalasi dinamika politik nasional, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai instrumen vital dalam arsitektur keamanan negara terus menjadi subjek kajian yang fundamental.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Malang, Ripkianto, S.T., M.T., memaparkan tinjauan kritis mengenai pentingnya koherensi garis komando Polri di bawah Presiden serta efektivitas mekanisme oversight oleh legislatif.
Ripkianto, yang memiliki latar belakang akademik magister teknik, membawa pendekatan sistemik dalam melihat institusi Polri. Ia berargumen bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada unity of command yang tegak lurus terhadap kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.
Menyoroti dinamika yang berkembang dalam Rapat Kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI, Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Relawan Pandawa Lima Jawa Timur, binaan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ini, memberikan apresiasi teoretis terhadap performa kepemimpinan Kapolri.
Menurutnya, pernyataan tegas yang disampaikan Kapolri bukan sekadar manifestasi retoris, melainkan bentuk institutional courage dalam menghadapi kompleksitas problematika hukum nasional.
”Pernyataan tegas Kapolri di hadapan Komisi III merupakan refleksi dari paradigma kepemimpinan yang akuntabel. Secara akademik, ini adalah implementasi dari konsep democratic policing, di mana institusi keamanan tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga tunduk pada prinsip-prinsip transparansi publik yang diuji melalui forum legislatif,” ungkap Founder Ripki Foundation ini.
Analisis Ripkianto juga menyentuh aspek fungsional Komisi III DPR RI. Ia menilai bahwa interaksi antara Polri dan Komisi III telah mencapai derajat dialektika yang konstruktif dalam kerangka checks and balances.
”Kita melihat adanya sinkronisasi yang elegan. Komisi III DPR RI telah menjalankan fungsi pengawasan dengan rigiditas yang objektif, sementara Polri merespons dengan komitmen solutif. Sinergitas ini esensial untuk mencegah power abuse dan memastikan bahwa setiap kebijakan kepolisian tetap berada dalam koridor kepentingan nasional,” jelasnya lebih lanjut.
Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa signifikan, Ripkianto menekankan bahwa dukungan terhadap Polri di bawah komando Presiden adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan.
Ia memandang bahwa keamanan bukan hanya isu penegakan hukum secara teknis, melainkan variabel utama dalam keberlangsungan ekonomi dan kohesi sosial.
“Keamanan adalah komoditas publik yang harus dijaga melalui sinergi multidimensional. Pemuda Pancasila Kota Malang berkomitmen menjadi mitra strategis dalam menjaga kondusivitas, memastikan bahwa tertib hukum di pusat teresonalisasi hingga ke akar rumput,” pungkasnya.
(KIM)
