KABUPATEN MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur menggenjot penguatan tata kelola keuangan desa melalui penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan mendorong pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Workshop yang menekankan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (15/12/2025).
Acara ini mempertemukan aparat desa langsung dengan pemangku kebijakan pusat dan daerah.
Putu Yudi Tenaya, Ketua Panitia workshop sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Jawa Timur, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki fungsi vital sebagai jembatan komunikasi.
”Workshop ini mempertemukan aparat desa agar mereka bisa melaksanakan Dana Desa secara akuntabel dan transparan. Terlebih sekarang banyak regulasi-regulasi baru, seperti KDM-P (Kemitraan Desa Membangun-Prioritas) dan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyangkut proyek strategis dari Presiden,” ujar Putu Yudi Tenaya.
Menurutnya, workshop ini adalah upaya update regulasi terbaru agar pengurus desa mampu mencapai program hasil terbaik, membangun ekonomi desa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengimbau agar para pengurus desa memanfaatkan kesempatan ini secara optimal.
“Yakinlah dan percaya, ini merupakan hal yang ingin kita capai bersama untuk kesejahteraan kita bersama. Kita di sini adalah menyejahterakan semua masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan yang pertama kali diselenggarakan oleh BPKP di Kabupaten Malang ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Nurcahyo, S.H, M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, menilai sasaran workshop kepada para kades sudah sangat tepat.
”Kegiatan ini [kami] apresiasi, sangat berterima kasih bisa dilakukan workshop di Kabupaten Malang. Sasaran kepada kades-kades itu tepat. Nanti kades-kades bisa melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar,” kata Nurcahyo.
Nurcahyo berharap peningkatan kapasitas ini dapat meminimalisasi risiko hukum dan administrasi.
“Harapan saya, kegiatan ini barangkali nanti tahun depan bisa dilakukan kegiatan lagi, dan sasarannya kepada desa-desa itu nanti pengelolaan lebih baik lagi, tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul di desa di Kabupaten Malang,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, kegiatan juga dihadiri dan diperkaya oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Malang Raya, Andreas Eddy Susetyo, sebagai salah satu narasumber. Kehadiran legislator pusat menunjukkan dukungan politik terhadap upaya penguatan tata kelola desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
(KIM)
