DURABAYA, NGALAMUTAS.COM – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) Koordinator Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (20/10/2025). Aksi ini dilakukan untuk memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyuarakan keprihatinan terhadap arah pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi dan keberpihakan pada rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan bahwa janji-janji kampanye yang dahulu digaungkan dengan semangat perubahan, kini justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang anti-demokrasi, elitis, dan abai terhadap krisis yang dialami masyarakat bawah. Mereka menuding pemerintahan Prabowo–Gibran terlalu berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan, bukan pada kesejahteraan rakyat.
Koordinator pusat BEM-NUS Jatim, Helvin Rosiyanda Putra, menyoroti keterlibatan militer dalam urusan sipil sebagai salah satu kekhawatiran utama para mahasiswa. “Janji perubahan dan keberpihakan pada rakyat, kini hanya tinggal retorika. Yang kita lihat justru negara yang semakin elitis, anti kritik dan sibuk memperluas peran militer di ranah sipil,” tegas Helvin.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM NUS Jatim menyampaikan lima poin tuntutan yang menyoroti persoalan struktural di balik kebijakan pemerintah selama setahun terakhir:
1. Menolak pembebasan lahan di Kaligentong: Menolak pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Tulungagung, yang direncanakan menjadi lokasi Markas Batalyon TP, karena dinilai mengancam hak warga atas tanah dan lingkungan hidup.
2. Mendesak Kementerian ATR/BPN: Mendesak Kementerian ATR/BPN untuk bersikap lebih selektif, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil dalam setiap proses pembebasan lahan.
3. Menuntut penarikan militer dari ranah sipil: Menuntut penarikan militer dari ranah sipil, serta penegakan prinsip supremasi sipil dan peradilan umum bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran.
4. Mengecam praktik penggiringan opini publik: Mengecam praktik penggiringan opini publik melalui buzzer atau propaganda digital yang dikaitkan dengan lembaga militer.
5. Menuntut evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menuntut evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh TNI, menyusul beberapa kasus keracunan massal di berbagai daerah.
“Reformasi 1998 telah mengamanatkan supremasi sipil atas militer. Namun kini kita menyaksikan kebalikannya. Militer masuk ke ranah sipil, bahkan turut mengelola program sosial. Ini bukan sekadar pelanggaran prinsip, tapi ancaman terhadap demokrasi,” imbuh Helvin dalam keterangan tertulisnya.
Aksi tersebut dijaga ketat oleh petugas dengan barikade kawat berduri di depan pagar Grahadi. Meskipun sempat terjadi dorong-dorongan kecil, aksi yang berlangsung dari siang hingga pukul 15.00 WIB berjalan damai. Di penghujung kegiatan, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan mengibarkan bendera merah putih dengan pita hitam di tengahnya—sebagai simbol duka atas “memudarnya demokrasi”.
(LS)
