SAMPANG, NGALAMUTAS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi peserta didik di Kabupaten Sampang, Madura, kini menuai kritik tajam. Seorang wali murid di Kecamatan Sokobanah, Sampang, menyampaikan keluhannya terkait penyediaan menu MBG yang dinilai tidak memenuhi standar dan asal-asalan, serta tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Lutfi Ali, seorang wali murid, mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat langsung menu MBG yang disajikan di SDN Tamberu Barat 1. Menurutnya, menu yang diberikan sangat tidak layak dikonsumsi oleh penerima manfaat karena tidak memenuhi standar gizi berdasarkan satuan KKAL (Kilokalori).
“Menu yang diterima oleh adik saya sangat tidak layak dan jauh dari standar yang sudah ditentukan,” ujar Lutfi pada Rabu (12/11) beberapa hari yang lalu.
Diketahui, menu MBG yang dianggap tidak layak tersebut didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Barokah Tamberu, yang berada di bawah naungan Yayasan Fatimah Maju Bersama, Sokobanah, Sampang. Lutfi menjelaskan bahwa menu yang disajikan hanya terdiri dari sepotong tahu, nasi putih, kuah rawon tanpa daging, serta beberapa butir buah lengkeng.
“Kami tidak menolak programnya. Namun, anak-anak membutuhkan makanan bergizi, bukan sekadar mengenyangkan perut. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, tujuan awal program tidak akan tercapai,” tegasnya.
Lutfi berharap agar pihak berwenang segera melakukan evaluasi terhadap kinerja SPPG terkait. Ia juga mengungkapkan bahwa keluhan serupa datang dari wali murid lainnya yang merasa tidak puas dengan kualitas menu yang disalurkan.
“Kejadian ini bukan hanya terjadi sekali ini saja, tetapi menu yang disalurkan sebelumnya juga tidak layak,” ungkapnya.
Lutfi juga mengingatkan kepada SPPG terkait untuk tidak menjadikan program MBG sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. Ia menekankan bahwa jika penyaluran MBG tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, maka yang akan menjadi korban adalah gizi anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.
“Semoga hal ini menjadi bahan evaluasi agar menu yang disajikan lebih berkualitas dan sesuai dengan juknis atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
(LS)
