KOTA MALANG-NGALAMUTAS.COM- Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya resmi mendeklarasikan keberadaannya dalam agenda bertajuk “Humanity & Social Justice” yang berlangsung di Hotel Trio Indah 2, Jalan Brigjen Slamet Riadi Nomor 1-3, Kota Malang, Minggu (9/8/2026) malam.
Deklarasi tersebut dihadiri langsung Pendiri Yakuza Maneges, Den Gus Thuba Topo Broto Maneges, bersama jajaran pengurus Yakuza Maneges Pusat. Hadir pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha, partai politik, serta sejumlah undangan lainnya.
Momentum deklarasi menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Yakuza Maneges sekaligus penegasan arah gerakan yang mengusung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ketua Umum Yakuza Maneges, Hari Simplek, dalam sambutannya menegaskan deklarasi Malang-Pasuruan Raya bukan sekadar agenda seremonial organisasi.
Menurutnya, deklarasi tersebut menjadi salah satu tonggak dalam perjalanan Yakuza Maneges untuk membangun gerakan sosial-spiritual yang semakin terarah, matang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar target organisasi, tetapi sebuah ikhtiar untuk membangun gerakan sosial spiritual yang semakin terarah, semakin matang, dan semakin nyata manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Hari menjelaskan, deklarasi Malang-Pasuruan Raya merupakan deklarasi ketiga dalam rangkaian konsolidasi Yakuza Maneges. Organisasi tersebut menargetkan sebanyak 15 wilayah melaksanakan deklarasi sebelum Januari 2027.
Namun, target tersebut menurutnya tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah wilayah. Lebih jauh, deklarasi diposisikan sebagai bagian dari upaya membangun gerakan sosial-spiritual yang memiliki arah perjuangan, struktur organisasi, serta keberpihakan terhadap persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Hari mengatakan, keberadaan Yakuza Maneges harus dibuktikan melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Pendampingan, pengabdian, serta keberanian mendampingi masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian dari orientasi gerakan tersebut.
Ia mencontohkan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum sebagai salah satu bentuk kerja sosial yang telah dilakukan Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya.
“Ini adalah bukti bahwa keberadaan kita harus memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hari juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya membangun organisasi sebagai ruang kebersamaan dan perubahan, bukan tempat untuk menghakimi masa lalu seseorang.
Menurut dia, perbedaan profesi, latar belakang sosial, maupun perjalanan hidup tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan.
“Kita berkumpul di sini bukan untuk menghakimi masa lalu seseorang, kita berkumpul untuk membangun masa depan yang lebih baik,” katanya.
Pesan tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang memberikan ruang bagi proses perubahan, pembentukan karakter, pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pendiri Yakuza Maneges, Den Gus Thuba Topo Broto Maneges, sebagai salah satu rujukan dalam perjalanan organisasi.
Menurut Hari, semakin luas sebuah gerakan sosial berkembang, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga konsistensi nilai, visi, serta orientasi perjuangan.
Salah satu pesan yang mengemuka dalam deklarasi tersebut adalah nasihat tentang cara merangkul kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.
“Kalau merangkul anak jalanan, yang turun ke jalan bukan gaya jalanan yang dibawa ke pentas.”
Pesan tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan pendekatan secara dekat dan manusiawi tanpa memberikan stigma, namun tetap menanamkan nilai akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma dan hukum.
Dalam konteks tersebut, Yakuza Maneges menempatkan perubahan sebagai proses yang membutuhkan pendampingan dan kesempatan, bukan penghakiman.
“Kita tidak ingin masa lalu menjadi alasan untuk berhenti berubah. Karena setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik,” demikian pesan yang disampaikan dalam deklarasi.
Sementara itu, Ketua Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya, Imron Hamzah, mengatakan pembacaan naskah deklarasi, penyerahan bendera atau pataka, serta tongkat kepemimpinan bukan sekadar simbol organisasi.
Menurut Imron, seluruh simbol tersebut memiliki konsekuensi moral dan organisatoris bagi jajaran Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya.
“Pataka adalah kehormatan, tongkat kepemimpinan adalah amanah, dan deklarasi adalah tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, amanah tersebut akan dijalankan dengan loyalitas, integritas, totalitas, dan kesungguhan.
Imron menjelaskan, Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya ingin menjalankan peran sebagai organisasi sosial dan spiritual yang berorientasi pada nilai humanity and social justice, atau kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Kami hadir untuk membantu mereka yang membutuhkan, mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan, serta membangun kepedulian sosial dengan tetap berpijak pada hukum, kemanusiaan, dan kebijaksanaan,” katanya.
Dalam menangani persoalan masyarakat, Imron mengatakan pihaknya mendorong penyelesaian yang mengedepankan prinsip restorative justice, dengan memperhatikan pemulihan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian yang bermartabat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia menegaskan posisi Yakuza Maneges bukan sebagai negara maupun aparat penegak hukum.
“Yakuza Maneges bukan negara dan bukan aparat penegak hukum. Karena itu, kami akan senantiasa menghormati hukum, kewenangan pemerintah, serta seluruh institusi negara. Kami hadir sebagai mitra yang konstruktif, bukan sebagai kompetitor,” jelasnya.
Imron juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, lembaga penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, dunia usaha, hingga media.
Menurutnya, persoalan sosial di masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Dibutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan persaudaraan,” katanya.
Ia juga mengingatkan jajaran Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya agar menjaga nama baik organisasi, amanah pendiri, menghormati masyarakat, serta menaati hukum dan menghormati institusi negara.
“Jangan pernah menjadikan nama organisasi sebagai alat kesombongan, intimidasi, kepentingan pribadi, ataupun tindakan yang merugikan masyarakat,” tegas Imron.
Ia menambahkan, semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
“Keberanian harus berjalan bersama kebijaksanaan, soliditas harus berjalan bersama tanggung jawab, dan kekuatan harus selalu diarahkan untuk memberikan manfaat,” lanjutnya.
Selain deklarasi dan penyematan cendera mata kepada sejumlah perwakilan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, komunitas, sponsor, partai politik, dan unsur lainnya, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Yakuza Maneges dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur.
MoU tersebut menjadi pijakan kerja sama untuk memperkuat pendampingan dan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Kerja sama tersebut sekaligus mempertegas salah satu fokus sosial yang diusung Yakuza Maneges, yakni memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian.
Bagi Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya, deklarasi tersebut bukan titik akhir, melainkan awal dari amanah yang harus dibuktikan melalui tindakan.
“Nilailah kami dari kerja kami, nilailah kami dari sikap kami, dan nilailah kami dari manfaat yang mampu kami berikan,” ujarnya.
Deklarasi Malang-Pasuruan Raya menjadi deklarasi ketiga Yakuza Maneges dalam rangkaian konsolidasi organisasi. Dengan target 15 wilayah melakukan deklarasi sebelum Januari 2027, tantangan selanjutnya bukan hanya memperluas jaringan, tetapi memastikan setiap wilayah mampu menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kerja nyata.
Dengan demikian, deklarasi Yakuza Maneges Malang-Pasuruan Raya diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni pengukuhan organisasi, tetapi menjadi titik awal pengabdian yang terukur, menghormati hukum, membangun sinergi dengan berbagai elemen, serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.(Kim/Ngalamutas.com)
