ACEH, NGALAMUTAS.COM – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Utara sejak akhir November menunjukkan skala kerusakan yang luar biasa dan bahkan melampaui tragedi tsunami Aceh tahun 2004, Rabu (03/12/2025).
Puluhan kecamatan dan ratusan desa kini lumpuh total, dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mengaku tidak mampu lagi menangani sendiri bencana besar ini. Sebagai langkah terakhir, mereka mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto meminta bantuan darurat secara langsung.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyatakan bahwa dampak dari banjir kali ini bahkan melebihi bencana tsunami yang pernah melanda daerah tersebut dua dekade lalu. “Daya rusaknya lebih parah dari tsunami,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menjelaskan bahwa banjir ini merendam 27 kecamatan dan 852 gampong, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman. Rumah-rumah warga hancur, jembatan dan jalan utama rusak, fasilitas umum rusak berat, sementara area persawahan dan irigasi pun tidak luput dari bencana.
Longsor di berbagai titik menyebabkan jalan utama terputus total, bahkan beberapa desa terisolasi selama berhari-hari. Akibatnya, distribusi bantuan logistik, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi sangat terbatas. Banyak warga harus tinggal di tempat seadanya, menunggu bantuan yang sulit dijangkau. Kondisi ini memperlihatkan betapa kritisnya situasi di lapangan, di mana akses keluar masuk wilayah sangat terbatas dan infrastruktur hancur.
Dalam surat resmi kepada Presiden Prabowo, Pemkab Aceh Utara menyampaikan bahwa mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi bencana ini sendiri. Kapasitas personel terbatas, alat berat minim, dan anggaran darurat tidak cukup untuk mengatasi skala kerusakan yang meluas setiap hari. Mereka menegaskan bahwa situasi saat ini membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
“Situasi ini sangat mendesak dan tidak bisa ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah,” tulis surat tersebut. Pemkab meminta bantuan berupa alat berat, perahu evakuasi, helikopter untuk distribusi logistik ke desa-desa terisolasi, serta dukungan logistik dan tenaga medis.
Menanggapi laporan dari para kepala daerah di Aceh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah bentuk menyerah, melainkan sinyal bahwa skala bencana sangat besar dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Tito menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan maksimal, termasuk dana darurat, tenaga, dan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya yang terdampak.
Banjir kali ini tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menghancurkan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan tanggul. Beberapa desa bahkan terjebak dan tidak bisa dijangkau kendaraan, hanya bisa diakses melalui perahu karet atau kendaraan khusus dengan ketinggian tertentu.
Pemerintah desa dan relawan berjuang keras menyalurkan bantuan seperti beras, obat-obatan, dan air bersih, namun kendala akses membuat distribusi menjadi sangat tertunda.
Melalui surat tersebut, Pemkab Aceh Utara berharap pemerintah pusat segera mengirimkan bantuan besar-besaran agar bencana ini dapat segera diatasi. Mereka menilai bahwa situasi saat ini sudah berada di luar kapasitas daerah dan hanya bisa ditangani melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk penambahan alat berat, tenaga evakuasi, dan fasilitas kesehatan darurat.
Banjir di Aceh Utara yang melanda sejak akhir November ini menjadi salah satu bencana terparah dalam sejarah daerah tersebut. Skala kerusakan yang melampaui tsunami dan jumlah wilayah yang terdampak menuntut respons cepat dan koordinasi intensif dari pemerintah pusat. Warga berharap agar bantuan segera datang, agar mereka bisa keluar dari kondisi darurat ini dan memulai proses pemulihan kembali.
Sumber : MelihatIndonesia.id
(Red)
