KOTA MALANG (JATIM),NGALAMUTAS.COM-Front Aliansi Sopir Angkot Malang (ASAM) kembali menegaskan sikap menolak operasional Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Koridor 1. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Terminal Angkot Arjosari, Kota Malang, Senin (3/8/2026).
Ketua ASAM, Bambang Kurniawan menjelaskan, keputusan organisasinya untuk tidak menghadiri rapat koordinasi yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada pukul 13.00 WIB di hari yang sama, merupakan bentuk sikap terhadap agenda rapat yang dinilai tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam notulensi audiensi sebelumnya.
“Ketidakhadiran kami bukan karena menolak undangan. Itu adalah bentuk sikap kami karena agenda rapat tidak sesuai dengan notulen yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Menurutnya, dalam notulensi audiensi sebelumnya telah disepakati bahwa sebelum Trans Jatim Koridor 2 dijalankan, pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap operasional Koridor 1 dengan mengkaji aspek sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dan pelaku transportasi.
Namun, ASAM menilai agenda rapat yang diterima hanya berfokus pada pembahasan Koridor 2 tanpa memberikan informasi maupun hasil evaluasi terkait Koridor 1.
“Kami meminta keterbukaan informasi mengenai Koridor 1 hingga Koridor 2. Transparansi kebijakan menjadi hal utama yang harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pengemudi yang terdampak,” kata Bambang.
Selain meminta evaluasi, ASAM juga menilai sistem feeder, integrasi rute, maupun mekanisme tiket harus dibahas secara terbuka agar dapat disesuaikan dengan kondisi transportasi yang telah lama beroperasi di Malang Raya.
Dalam audiensi sebelumnya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ASAM bersama DPD Organda Jawa Timur, DPC Organda Kota Malang, ADRON, serta para pemangku kepentingan lainnya juga menyepakati perlunya evaluasi Koridor 1 dengan melibatkan akademisi, DPRD Kota Malang, DPRD Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perwakilan sopir angkutan existing, dan berbagai stakeholder terkait.
Bambang menyebut evaluasi tersebut penting karena para sopir mengaku telah merasakan dampak ekonomi sejak beroperasinya Trans Jatim Koridor 1.
“Kalau ada transparansi mengenai hasil evaluasi Koridor 1 tentu akan kami pertimbangkan demi keadilan sosial. Tetapi apabila tidak ada, sikap kami tetap menolak operasional Koridor 2,” tegasnya.
Berdasarkan data organisasi, sekitar 600 sopir angkutan umum di Kota Malang telah tergabung dalam ASAM. Sementara itu, pendataan sopir dari wilayah Kabupaten Malang masih terus dilakukan mengingat rencana layanan Trans Jatim mencakup seluruh kawasan Malang Raya.
“Kami sedang mengoordinasikan rekan-rekan di Kabupaten Malang agar memiliki visi yang sama sehingga sistem transportasi publik ke depan benar-benar terintegrasi tanpa mengabaikan keberlangsungan para pengemudi yang sudah puluhan tahun melayani masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Achmad Faried yang hadir sebagai bentuk solidaritas kepada para sopir angkot menilai persoalan utama bukanlah penolakan terhadap modernisasi transportasi, melainkan kekhawatiran para pengemudi kehilangan sumber penghidupan.
“Yang diperjuangkan teman-teman bukan sekadar soal jalur. Mereka memikirkan kebutuhan pokok keluarga. Ketika koridor baru berjalan tanpa ada kepastian terhadap nasib mereka, tentu itu menjadi persoalan,” kata Faried.
Ia menilai, apabila hanya sebagian kecil sopir yang direkrut dalam sistem transportasi baru, maka masih banyak pengemudi yang berpotensi kehilangan pekerjaan.
“Dari ratusan sopir mungkin hanya puluhan yang bisa direkrut. Lalu bagaimana nasib sisanya? Mereka sudah puluhan tahun mengabdi melayani masyarakat. Yang mereka inginkan bukan menolak perubahan, tetapi adanya penataan yang adil serta kepastian terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka,” pungkasnya.(Kim)
