KABUPATEN MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Malang Raya resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur No.3, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jumat (24/04/2026) pagi.
Dalam pelantikan tersebut, Dr. H. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM resmi ditetapkan sebagai Ketua Korwil GAPEMBI Malang Raya. Ia akan memimpin konsolidasi organisasi guna memperkuat peran strategis para pengusaha makanan dan minuman di wilayah Malang Raya.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, S.H., serta disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., Mayjen (Purn) TNI Nurchahyanto, jajaran pengurus GAPEMBI Jawa Timur, Forkopimda Malang Raya, Muspika Kabupaten Malang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua Korwil GAPEMBI Malang Raya, Dr. H. Raden Djoni Sudjatmoko, menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Malang Raya.
Menurutnya, pengelolaan SPPG harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, guna memastikan optimalisasi penyajian makanan bergizi bagi masyarakat.
“Fokus utama program ini adalah penerima manfaat seperti siswa sekolah, ibu hamil, hingga janin sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Asupan gizi harus terjaga secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas fisik dan psikis generasi mendatang,” ujar Djoni.
Ia menambahkan, meskipun program SPPG di Indonesia tergolong baru, percepatan pengembangan terus dilakukan. Bahkan, menurutnya, di negara lain program serupa membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk mencapai tahap mapan.
Selain aspek kesehatan, Djoni menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan bahan pangan tidak dilakukan secara terpusat, melainkan melalui pelibatan UMKM dan koperasi setempat.
“Ini menjadi peluang besar bagi UMKM, karena sekitar 85 persen masyarakat Indonesia berada di sektor tersebut. Dengan sistem ini, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih merata,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa standar mutu bahan tetap harus dijaga melalui sistem koordinasi dan pertukaran informasi antar pengelola SPPG.
Djoni mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 400 unit SPPG yang telah beroperasi di Malang Raya. Namun, untuk mencapai target ideal, masih dibutuhkan sekitar 50 unit tambahan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar pelayanan pemenuhan gizi bisa menjangkau seluruh masyarakat secara optimal,” katanya.
Dalam pengelolaan SPPG, Djoni menekankan pentingnya peran mitra dapur dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ia menyebut, setiap mitra dapur wajib mengutamakan penggunaan produk UMKM di wilayah masing-masing.
Cakupan distribusi bahan dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian meluas ke kabupaten, kota, hingga kawasan Malang Raya yang meliputi Kota Malang dan Kota Batu.
“Malang Raya memiliki potensi besar dalam penyediaan bahan pokok. Ini harus dimaksimalkan agar kebutuhan dapur SPPG bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam ketersediaan beras premium di wilayah Malang Raya. Saat ini, sebagian besar dapur SPPG masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Kediri dan Lumajang.
“Kita ingin ke depan muncul pengusaha beras lokal yang mampu menyediakan beras premium sesuai standar. Ini penting untuk menjaga kualitas dan higienitas makanan,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Djoni menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bukan bersifat kaku, melainkan kolaboratif melalui sharing dan pertukaran gagasan antar pengelola.
Fokus utama pengawasan meliputi standarisasi higienitas dapur serta kualitas bahan baku. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan arahan terkait sumber bahan yang memenuhi standar.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan makanan yang disajikan benar-benar berkualitas dan aman dikonsumsi,” pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, GAPEMBI Malang Raya diharapkan mampu menjadi motor penggerak sinergi antara sektor usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.
(Kim)
