KOTA MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Stabilitas ekonomi di Kota Malang tengah menghadapi tantangan serius seiring dengan melonjaknya harga daging sapi di pasaran. Menanggapi situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan langkah intervensi nyata.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana, menegaskan bahwa tren kenaikan harga ini merupakan “alarm” yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga rantai pasok agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada inflasi daerah.
Berdasarkan temuan di lapangan, kenaikan harga ini bukan tanpa sebab. Indra menjelaskan bahwa akar masalah terletak pada penurunan ketersediaan sapi hidup.
“Penurunan ketersediaan sapi hidup di pasaran menjadi penyebab utama. Sementara permintaan masyarakat tetap tinggi, kondisi ini otomatis mendongkrak harga dan menekan para pelaku usaha,” ujar Indra.
Kota Malang yang dikenal sebagai kota kuliner kini berada dalam bayang-bayang krisis biaya produksi. Indra menyoroti bahwa dampak kenaikan ini sudah dirasakan secara sistemik dari hulu hingga hilir.
Sektor hulu, Para jagal kesulitan mendapatkan pasokan sapi hidup yang memadai. Lalu sektor tengah, Pedagang daging di pasar tradisional menghadapi ketidakpastian harga harian. Kemudian sektor hilir, Pelaku usaha kuliner seperti pemilik warung bakso, restoran, hingga kafe mulai tercekik oleh meningkatnya biaya produksi.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tapi stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan bisa terganggu,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Malang tersebut.
Indra Permana menilai pemerintah tidak boleh terlambat merespons. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kepastian pasokan bahan baku, mengingat sektor kuliner adalah denyut nadi ekonomi rakyat di Malang.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan pasar biasa, tapi sudah menjadi tanggung jawab negara untuk hadir. Kita tidak boleh membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Harus ada langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.
(Kim)
