KOTA MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang mulai memanaskan mesin partai di tingkat akar rumput. Fokus utama saat ini tertuju pada penataan administrasi pengurus di tingkat kelurahan dan kecamatan guna menjamin legitimasi Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang akan segera digelar.
Sekretaris DPD Golkar Kota Malang, Teguh Darwanto, menegaskan bahwa ketertiban administrasi adalah harga mati. Menurutnya, proses verifikasi dokumen menjadi prioritas sebelum forum tertinggi di tingkat kecamatan tersebut dilaksanakan.
”Yang kita lakukan saat ini adalah mengecek kesiapan bukti faktual, terutama terkait Surat Keputusan (SK) Ketua PL (Pengurus Lurah) dan Ketua Kecamatan. Apakah masih berlaku atau tidak,” ujar Teguh saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).
Langkah preventif ini diambil bukan tanpa alasan. Teguh menjelaskan bahwa Ketua PL di tingkat kelurahan memiliki peran strategis sebagai pemilik hak suara sah dalam Muscam. Jika aspek legalitas ini diabaikan, ia khawatir hasil Muscam akan cacat hukum dan rawan digugat di kemudian hari.
”Kalau pemilik suara SK-nya bermasalah, dampaknya akan berlanjut. Hasil Muscam bisa dipersoalkan. Maka kita tertibkan dulu administrasinya, baru kemudian Muscam kita jalankan,” tegasnya.
Bagi kepengurusan yang masa bakti SK-nya telah habis, DPD mewajibkan adanya perpanjangan segera demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Terkait peta wilayah, Teguh mengungkapkan adanya perhatian khusus untuk Kecamatan Kedungkandang. Karena kepengurusan sebelumnya telah dibekukan, DPD telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengambil alih komando persiapan.
”Untuk Kedungkandang, kita tunjuk Ibu Sri Mulyana sebagai Plt Ketua. Beliau juga anggota DPRD. Tugasnya mempersiapkan Muscam dalam waktu maksimal 60 hari,” jelas Teguh. Kendati demikian, ia optimistis proses di wilayah tersebut bisa rampung lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan.
Berbeda dengan daerah lain yang mungkin menggelar agenda serupa secara massal, Golkar Kota Malang memilih skema estafet. Pelaksanaan Muscam dilakukan bertahap menyesuaikan tingkat kesiapan masing-masing wilayah.
Saat ini, beberapa wilayah dilaporkan sudah siap tancap gas, di antaranya, Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru serta Kecamatan lainnya (menyusul dalam waktu dekat).
”Jadwal sudah kita susun bertahap. Tidak serentak, tapi estafet sesuai kesiapan masing-masing wilayah,” pungkasnya.
Langkah tertib administrasi ini diharapkan mampu melahirkan kepengurusan tingkat kecamatan yang solid dan memiliki kekuatan hukum tetap guna menyongsong agenda-agenda politik Partai Golkar ke depan di Kota Malang.
(Kim)
