BLORA, NGALAMUTAS.COM – Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora menunjukkan, sebanyak 149 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan dipetakan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026.
Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencatat 139 desa dan kelurahan terdampak.
Dari total 16 kecamatan di Blora, kini hanya Kecamatan Kradenan yang tidak masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan. PanduanKota & Daerah
Kondisi di lapangan menunjukkan warga mulai melakukan berbagai upaya mandiri demi mendapatkan air.
Di Dukuh Ngrawut dan Dukuh Tlogo, Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, misalnya, warga terpaksa memanfaatkan aliran sungai yang mengering dengan membuat sumur kecil di tengah pasir atau belik.
Air tersebut kemudian disedot menggunakan pompa untuk dialirkan ke rumah demi memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus) serta pemeliharaan ternak.
Sebagian warga lain memilih mengantre sejak subuh di sumur-sumur area persawahan demi mengisi jeriken persediaan mereka.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono, menyatakan perluasan kekeringan di Blora harus disikapi secara komprehensif. PanduanKota & Daerah
Komisi B yang membidangi sektor perekonomian, pertanian, dan peternakan melihat krisis air ini bukan lagi sekadar persoalan sanitasi, melainkan sudah menyentuh aspek hulu ekonomi daerah.
Kabupaten Blora merupakan salah satu daerah penopang dengan populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pasokan air yang seret berisiko langsung terhadap kelangsungan usaha peternakan rakyat.
“Ketika masyarakat mulai kesulitan membagi sumber air antara kebutuhan konsumsi rumah tangga dan minum ternak, maka stabilitas ekonomi daerah sedang dipertaruhkan.
Sapi potong di Blora adalah aset ekonomi penting bagi pasokan komoditas daging Jawa Tengah. Jika pemenuhan air harian dan pakan hijau terganggu, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi risiko penurunan bobot ternak secara massal yang berujung pada kejatuhan harga jual di tingkat peternak,” ujar Martono pada Selasa (7/7/2026). Tokoh& Masyarakat
Menurut Martono, penanganan kekeringan tidak bisa lagi bertumpu pada skema hilir seperti distribusi air bersih tangki yang bersifat temporer.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas-dinas terkait di bawah mitra kerja Komisi B harus segera melakukan intervensi proteksi ekonomi.
“Kami mendesak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Harus ada pemetaan kluster sumur bor produktif dan penyiapan alokasi suplemen atau pakan cadangan di wilayah terdampak seperti Randublatung. Langkah ini penting agar peternak tidak terpaksa menjual aset produksinya dengan harga murah akibat kepanikan situasi,” tegasnya.
Martono menambahkan, koordinasi lintas sektor antara pemprov dan pemkab juga harus memastikan ketersediaan air di area persawahan tetap terkendali agar tidak memicu konflik kepentingan pemanfaatan air antara sektor domestik dan pertanian.
Langkah mitigasi terukur dan perlindungan ekonomi ini dinilai krusial agar perluasan kekeringan tahun ini tidak mencederai target ketahanan pangan serta kesejahteraan peternak di Jawa Tengah.
Sumner, Inilahjateng
(Sukirman)
