KOTA MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), melalui unit Monitoring Disaster Impact (MDI), mengajukan dokumen strategis yang tidak hanya mengkritik penanganan bencana di Sumatra, tetapi juga menawarkan cetak biru (blueprint) penguatan sistem kebencanaan nasional.
Dokumen yang ditujukan kepada Presiden RI dan para Menteri ini menekankan urgensi penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai poros komando tunggal.
Agustinus Tedja G. K. Bawana, atas nama JKJT–MDI, menyoroti bahwa kelemahan mendasar dalam koordinasi saat ini berisiko menjadi preseden buruk bagi masa depan manajemen bencana di Indonesia.
Ayah Tedja sapaan akrab dari Agustinus Tedja G.K. Bawana, dalam paparannya, mengidentifikasi beberapa risiko yang dapat menggerogoti otoritas BNPB, sebuah lembaga yang diamanatkan UU 24/2007 sebagai koordinator tunggal.
”JKJT–MDI menilai, jika banyak pihak non-komando ikut mengeluarkan pernyataan operasional, itu menimbulkan ‘kebingungan komando’. Di tengah situasi darurat, jika ada instansi bergerak tanpa koordinasi dengan BNPB, atau penanganan diwarnai perdebatan yang tidak berbasis data ilmiah, maka kita sedang melakukan ‘bunuh diri manajemen’,” jelas Ayah Tedja.
Ia menegaskan, pelemahan seperti ini sangat membahayakan, mengingat Indonesia berada di bawah ancaman simultan bencana hidrometeorologi, longsor susulan, dan potensi Gempa Megathrust Sumatra yang magnitudonya sangat besar.
Ayah Tedja menekankan bahwa Kepala BNPB memiliki otoritas operasional langsung di bawah Presiden, didasarkan pada tiga regulasi utama: UU No. 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008, dan PP 22 Tahun 2008.
”Presiden memegang komando tertinggi, tetapi Kepala BNPB adalah eksekutor tunggal komando tersebut. Tanpa dukungan penuh Presiden, fungsi strategis BNPB—yaitu kecepatan keputusan, integrasi antarinstansi, dan efektivitas mobilisasi sumber daya—akan lumpuh. Kita tidak bisa membiarkan ruang penanganan diambil oleh pihak yang tidak memiliki mandat struktural yang jelas,” urainya.
Usulan JKJT–MDI berfokus pada langkah-langkah konkret, bukan sekadar imbauan moral:
1. Instruksi Resmi Komando BNPB di Sumatra: Presiden diminta mengeluarkan instruksi yang mengikat bahwa BNPB adalah pusat komando absolut penanganan banjir Sumatra, yang secara otomatis menghentikan segala bentuk overlap kewenangan dan mempercepat lini keputusan operasional.
2. Dukungan Penuh untuk Kepala BNPB: Dukungan ini harus berupa otorisasi penuh kepada Kepala BNPB untuk mengaktifkan Sistem Komando Nasional (ICS), mobilisasi sumber daya lintas kementerian secara instan, dan pengerahan personel Militer–Polisi secara terukur tanpa birokrasi berlebihan.
3. Wajib di Bawah Komando BNPB: Semua instansi, termasuk Kementerian dan Lembaga terkait, harus tunduk dan mengeluarkan instruksi hanya melalui channel komando yang ditetapkan BNPB, menghindari pergerakan sektoral yang berdiri sendiri.
4. Evaluasi Komprehensif Respons Awal: Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif sebagai fondasi reforma kebencanaan, bukan untuk saling menyalahkan, demi memperbaiki respons di masa depan.
5. Standar Percepatan Pascabencana Berbasis Wilayah: Tidak ada kebijakan one-size-fits-all. Penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kondisi infrastruktur, dan kapasitas Pemerintah Daerah di setiap wilayah Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dst.).
6. Rencana Khusus Mitigasi Megathrust: Ayah Tedja mewanti-wanti bahwa kerusakan infrastruktur akibat banjir telah meningkatkan kerentanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rencana khusus untuk mengintegrasikan mitigasi Gempa Megathrust ke dalam agenda pemulihan pascabencana.
JKJT–MDI, sebagai organisasi yang telah bergerak di lapangan sejak 1996, menutup paparan dengan menyatakan bahwa penguatan komando tunggal ini adalah jaminan bagi keselamatan rakyat, ketahanan nasional, dan efektivitas kebijakan strategis Presiden dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks di masa depan.
(KIM)
