JAKARTA, NGALAMUTAS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa situasi krisis global saat ini tidak boleh
penghambat, melainkan harus menjadi momentum emas bagi percepatan transformasi nasional di segala lini.
Dalam arahan internal kepada Kedeputian Kesehatan dan Kedeputian Pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026), Pratikno menekankan kembali instruksi Presiden RI yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan akselerasi besar-besaran untuk mencapai kemandirian bangsa.
”Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Sekarang saatnya mempercepat,” ujar Pratikno mengutip langsung pernyataan Presiden.
Di sektor sumber daya manusia (SDM), Pratikno memberikan perhatian luar biasa pada bidang pendidikan dan kesehatan. Terkait isu metode pembelajaran, ia menegaskan hasil koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama bahwa kualitas pendidikan siswa adalah harga mati.
Pratikno menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga proses belajar mengajar tetap optimal guna menghindari risiko learning loss atau penurunan capaian belajar bagi generasi muda.
”Mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menyepakati bahwa pembelajaran daring tidak menjadi sebuah urgensi saat ini. Kita mengutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring (tatap muka),” tegas Pratikno.
Langkah ini memperkuat program prioritas Presiden, mulai dari revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga proyek Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, ia memastikan layanan medis esensial di seluruh pelosok negeri tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih modern, Pratikno menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cerdas.
Pratikno juga memerintahkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang konkret:
- Pemangkasan perjalanan Dinas dengan menghapus seluruh perjalanan dinas yang bersifat non-esensial.
- Optimalisasi Digital, memaksimalkan pertemuan dan koordinasi melalui platform daring.
- Penerapan FWA, memberlakukan Flexible Working Arrangement (FWA) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
”Pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan harus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas. Peningkatan kualitas SDM adalah prioritas utama dan paling mendasar,” pungkas Pratikno.
(KIM)
