KABUPATEN MALANG (JATIM), NGALAMUTAS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si., menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan pendidikan di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat mendampingi Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M., dalam agenda rutin Pekan Islami PT Anugerah Citra Abadi (ACA) ke-XIX.
Pada Selasa (10/03/2026), rombongan mengunjungi dua titik utama, yakni Kecamatan Jabung dan Kecamatan Pakis. Dalam kesempatan tersebut, PT ACA menyalurkan santunan kepada total 1.090 anak yatim, dengan rincian 404 anak di Jabung dan 686 anak di Pakis.
Budiar Anwar mengapresiasi konsistensi PT ACA yang telah menjalankan program ini selama 19 tahun berturut-turut. Menurutnya, dampak dari kegiatan ini bukan sekadar bantuan materiil, melainkan sentuhan psikologis bagi anak-anak yatim.
”Kita harus bersyukur dengan adanya PT ACA yang rutin turun ke kecamatan. Kehadiran mereka menumbuhkan kepercayaan diri (confidence) bagi anak-anak. Secara psikologi, mereka merasa diperhatikan,” ujar Budiar kepada awak media.
Suasana di lokasi tampak meriah saat anak-anak berebut menunjukkan bakat mereka. “Tadi luar biasa, ada yang mengaji, menyanyi, hingga baca doa. Ini momen yang selalu ditunggu mereka setiap tahun. Antusiasmenya sangat tinggi,” tambahnya.
Terkait peran dunia usaha, Sekda mendorong agar langkah PT ACA menjadi role model bagi perusahaan lain di Kabupaten Malang. Ia mengingatkan bahwa kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam undang-undang.
”Harapan saya, perusahaan lain bisa menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak yatim melalui CSR. Doa anak-anak yatim itu makbul bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri,” jelasnya.
Budiar menyebutkan bahwa data mengenai perusahaan yang telah menyalurkan CSR tercatat secara administratif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia berharap kesadaran kolektif dari para pengusaha muncul tanpa harus menunggu sanksi formal, merujuk pada regulasi yang ada.
Di sela acara, Budiar juga menyoroti tantangan pendidikan di Kabupaten Malang yang memiliki populasi mendekati 3 juta jiwa. Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada dana BOS (APBN) maupun APBD belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan lapangan.
Ia pun melempar wacana terkait peningkatan standar wajib belajar. “Seharusnya program 9 tahun itu sudah tidak ada lagi, kita harus dorong menjadi 12 tahun (hingga SMA/SMK). Kami sangat berharap ada kolaborasi, termasuk beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu agar pendidikan mereka lebih berjenjang,” ungkapnya.
yang telah menjalankan program Pekan Islami selama 19 tahun berturut-turut. (Foto : Kim)
Menutup keterangannya, Sekda juga menyinggung soal perlindungan terhadap penyandang difabel dan kelompok inklusi. Meski saat ini banyak diampu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Budiar menilai Pemerintah Kabupaten Malang tetap harus mengambil peran aktif.
”Data difabel ada di Kabupaten, maka kita yang lebih tahu. Ke depan, penanganan difabel mungkin perlu dibuatkan agenda khusus agar mereka mendapatkan ruang yang tepat tanpa ada kekhawatiran tindakan perundungan (bullying),” pungkasnya.
(KIM)
